Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

STRUKTUR PRODUKSI 

Struktur Produksi adalah suatu gabungan proses dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, yang biasanya ditunjukan dengan menggunakan skema.

Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional :
• Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

• Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

• Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

• Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

• Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
• Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

• Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

• Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)
Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi:
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin
Faktor yang memengaruhi Pendapatan Nasional :
• Permintaan dan penawaran agregat
• Konsumsi dan tabungan

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil Indeks Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan ( poverty line ) merupakan dus masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indanesia. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Definisi kemiskinan menurut beberapa ahli
- Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
- Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
- Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
- Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
- Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
- Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin
- SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :
1. kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
2. gangguan dan tingginya risiko kesehatan,
3. risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4. kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5. kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial

Sumber :

http://wahyubudiutami.blogspot.com/2011/05/struktur-produksi.html

http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/04/15/kemiskinan/

http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://sosialsosial-ips1.blogspot.com/2011/10/distribusi-pendapatan-nasional.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Peta Perekonomian Indonesia (lanjutan)

Keadaan Geografis Indonesia

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki tiga bagian waktu, yaitu

·         Waktu Indonesia Barat (WIB), waktu bagian ini berdasarkan meridian pangkal 105º BT, meliputi keseluruhan Provinsi di pulau Sumatera, seluruh Provinsi di pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

·         Waktu Indonesia Tengah (WITA). Berdasarkan meridian pangkal 120º BT, meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan seluruh Provinsi di Sulawesi

·         Waktu Indonesia Timur (WIT) berdasarkan meridian pangkal 135º BT, meliputi seluruh provinsi di Irian Jaya (Papua), Maluku, dan Maluku Utara

Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Karena iklim ini, maka Indonesia hanya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang periode pergantian musimnya enam bulan sekali. Angin muson barat normal periodenya pada desember-april, angin muson timur normal periodenya pada april-oktober. Namun, sekarang telah berubah, tidak menentu lagi.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang. Salah satu jenis tambang Indonesia, yakni minyak bumi. Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan lain-lain. Indonesiapun terkenal akan kekayaan lautnya. Selain itupun, rempah-rempah dari Indonesia sudah terkenal keseluruh dunia. Dimasa lalu rempah-rempah Indonesia menjadi rebutan bangsa-bangsa lain.

Mata Pencaharian

Indonesia adalah negara agraris, sehingga persentasi terbesar penduduk berada atau tinggal di daerah pedesaan sedangkan persentasi kecil tinggal di daerah perkotaan. Karena pertanian terbanyak ada di pedesaaan. Profesi utama dari Negara Indonesia adalah bertani. Walaupun sudah banyak profesi yang d kerjakan oleh masyarakat Indonesia, tetap saja yang paling utama adalah bertani. Kalau yang terlihat di perkotaan adalah kemewahan, namun di pedesaan sana, masyarakat masih bertani. Perkotaanlah yang menikmati hasilnya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya dibentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Perencanaan SDM yaitu proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan SDM sehingga organisasi dapat mencapai tujuan.

Kerisauan akan terjadinya ledakan penduduk di Indonesia, bahwa jumlah penduduk Indonesia telah meningkat dengan makin cepat. Kerisauan ini sesungguhnya berpangkal pada kesalahan memahami data statistik kependudukan. Sebenarnya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus menurun, bahkan dikhawatirkan pada 2030 Indonesia telah mengalami kekurangan penduduk usia muda. Bahkan kemungkinan setelah 2030 akan makin banyak orang asing yang masuk dan bekerja di Indonesia.

Investasi

Investasi sangat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Perkembangan investasi langsung yang dahsyat kemudian memberikan berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan ekonomi nasional dan lokal. Devisa negara Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga negara ini dapat memiliki cadangan pendanaan untuk keperluan berjaga-jaga dalam kondisi yang kurang baik. Lapangan kerja secara nasionalpun dapat diberikan pada jumlah yang tinggi, dimana dengan satu persen laju pertumbuhan dalam perekonomian nasional dapat secara langsung memberikan tambahan lapangan kerja antara 700 ribu sampai dengan 800 ribu pekerja.

upaya-upaya yang dapat ditempuh guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Harus dilakukan sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.

Sumber:

http://adypato.wordpress.com/2010/05/13/peran-investasi-dalam-pembangunan-ekonomi-nasional/

http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia

http://nandamunandar.wordpress.com/2011/05/16/keadaan-geografis-indonesia/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/artikel-ekonomi-2/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/peta-perekonomian-indonesia-keadaan-geografis-indonesia/

http://www.anneahira.com/artikel-umum/sumber-daya-manusia.htm

http://www.anneahira.com/indonesia-290.htm

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh617cNlzgAOjvpfMA4WH6L6h1zeZa-YTzW7JHWiL1vnfiqTF6Cr2GaJaoRk93nfNc5MTZX5LAmCc1wFhzhZiR30lyBOanXQaDuhBa07gyyxpX3Vwy02mYIphUXDH5gidgz7kOflaYc2nWK/s1600/GAMBAR-PETA.jpg&imgrefurl=http://zakyways.blogspot.com/2011/05/kondisi-geografis-indonesia.html&h=577&w=814&sz=101&tbnid=FPQuH7V939tRTM:&tbnh=90&tbnw=127&zoom=1&docid=yTbgf8Lr0pQ4NM&hl=id&sa=X&ei=0wB3T7GXNMrhrAeLh52MDQ&ved=0CFoQ9QEwBw&dur=470

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

A.   Macam-Macam Strategi Pembangunan Indonesia
sebelum mempelajari perekonomian Negara Indonesia, akan lebih baik kita perhatikan terlebih dahulu konsep-konsep penting yaitu strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah:

1. Strategi Pertumbuhan

·         Pemikiran pada strategi ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan.

·         Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan.

·         Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang paling penting dari pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dapat dikatakan bahwa, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang menemukannya (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang. Ini dapat dikatakan belum terlalu sempurna dan belum bisa diikuti.

3. Strategi Ketergantungan

Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Yang menarik untuk diperhatikan dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang.

Maksudnya adalah kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Jika Negara ingin melepaskan diri dari kemiskinan, maka harus mengarah keupaya seperti meningkatkan produksi nasional  disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional.

Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “. . . . .teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Dapat disimpulan bahwa, strategi ketergantungan hamper sama dengan strategi sebelumnya yang tidak sempurna.

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini menganjurkan agar negara-negara sedang berkembang memperbaiki tata hubungan sosial, politik, dan ekonomi kearah prinsip swadaya, partisipasi rakyat dan keadilan sosial dengan lebih memperhatikan lapisan masyarakat paling bawah yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ternyata merupakan bagian terbesar dari masyarakat. 

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975,. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan bagi rakyat yang tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka mempunya keterampilan untuk bekerja, shingga mereka bisa bekerja, dan peningkatan kebutuhan pokok.

B.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Jika tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi yang dapat dipakai yaitu jangan membiasakan diri untuk tergantung pada orang lain. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang digunakan adalah berwawasan ruang.

Perkembangan Ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perubahan-perubahan di dalam stabilitas atau keseimbangannyan kapasitas perekonomian dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa karakteristik perkembangan ekonomi modern yang ditinjau dari interrelasi, yaitu:

·         Tingginya tingkat pengeluaran perkapita dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja yang cepat

·         Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dapat mengubah tingginya tingkat konsumsi perkapita

·         Teknologi yang maju guna merubah structural skala produk dan karakteristik unit usaha ekonomi yang dicapai.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah :

• Potensi daerah yang berbeda
• Kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah
• Adanya ketimpangan antar daerah.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang seperti Negara kita, Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Peningkatan laju pembentukan modal pada Indonesia ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah dikarenakan tingkat pendapatan rendah. Dan karena itu semua berakibat pada laju investasi, laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas indonesia.

Sebelum orde baru, strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, kenyataannya terlihat adanya kecendrungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Sehingga perkembangan ekonomi yang tadinya menjadi perioritas utama menjadi terabaikan dan entah bagaimana kelanjutannya.

Dan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi (Hyper Inflasi). Inflasi pada saat itu dapat dikatakan sangat tinggi. Kehidupan ekonomi masa orde baru, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Semuanya menyebabkan permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Karena keadaan ekonomi yang kacau itu,pemerintah menempuh cara :

Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kondisi perekonomian setelah 13 tahun reformasi, begitu banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia. Ketika awal reformasi, perekonomian Indonesia kontraktif minus 13%. Pendapatan per kapita anjlok di bawah US$ 500 per tahun.

Secara perlahan dan pasti, kondisi kita terus membaik. Statistik menunjukan bergerak naik – maju. Ketika bangsa-bangsa lain mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, kita nomor 3 terbaik di dunia dengan pertumbuhan 4,5%. Ada pembelajaran luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk tetap optimis. Oleh sebab itu ketika mengalami krisis kita tetap bangkit – tumbuh. Tahun 2010 perekonomian nasional tumbuh 6,1%, tahun 2011 meningkat menjadi 6,5%. Ini tertinggi setelah reformasi, dengan inflasi terendah pula setelah reformasi yaitu 3,79%. Itu merupakan suatu pencapaian yang cukup mengesankan di tengah badai krisis ekonomi global yang memporak-porandakan Negara-negara maju.

Semua strategi-strategi kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita, yakni :

• REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
• REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.  
• REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. 
• REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D. Perencanaan Pembangunan

·         Manfaat Perencanaan Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat perencanaan pembangunan adalah :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaa yang akan dilalui.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonom yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

·         Periode Perencanaan Pembangunan

Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966

Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94

Sumber :

http://ekaodon.wordpress.com/2011/02/27/perekonomian-indonesia-masa-orde-baru/

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

http://fidyanifitri.wordpress.com/2011/05/18/peta-perekonomian-indonesia-2/

                         

http://majalahukm.com/2012/01/29/367/

http://nadya-soalagogo.blogspot.com/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

www.google.com

www.wikipedia.org

Sistem Perekonomian Indonesia

I.                   LATAR BELAKANG

Dari masa kemasa perekonomian Indonesia terus berubah. Dari sebelum orde lama sampai dengan setelah orde baru.  Sistem perekonomian Indonesia dapat di katakan  tidak mengikuti dua kekuatan besar yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.

Sebelum membahas mengenai sistem perekonomian Indonesia, akan lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu system perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam mengatur faktor produksi yang membedakan antara sebuah system ekonomi  dengan system ekonomi lain.

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa sistem perekonomian di Indonesia harus mengacu serta berdasarkan pada kelima sila dalam Pancasila. Sehingga secara normatif landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dimana aplikasi pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia tidak boleh menyimpang dari sila-sila pada Pancasila serta pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam menjalankan roda perekonomian, Indonesia harus berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan perekonomian yang dijalankan juga untuk membentuk persatuan bangsa yang semakin kuat. Kegiatan perekonomian yang merusak persatuan bangsa justru sangat dihindari dan sama sekali tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana.

Ada beberapa faktor  penyebab beberapa sistem perekonomian Indonesia, yaitu:

• Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yaang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
• Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
• Adanya kecenderunagn terpengaruh untuk mennggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

II.                 PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

A.     Sistem perekonomian pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang diinginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan. Sistem perekonomian indonesia adalah cara suatu bangsa atau negara mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

B.      Sistem Perekonomian Terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. Contohnya negara China mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

C.      Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem kapitalis dan sistem liberalisme. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :

1. Pemerintah dan swasta bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi.
2. Negara menguasai sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian.
3. Swasta atau perorangan diberi kebebsan untuk berusaha diluar sektor vital.
4. Pemerintah berperan membina dan mengawasi swasta. Contoh : Afrika, Amerika Latin, Asia.
5. Pemerintah berperan membina dan mengawasi swasta.

III.              PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sejarah perkembangan

• 1950-1959              : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
• 1959-1966              : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998              : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang        : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak negara republik Indonesia berdiri sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Dinegara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Wraga negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya :

1. Free fiht liberalisme, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
2. Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
3. Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perokonomian libelaris dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalisme dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak pereonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti berikut :

1. Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
2. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek mercu suar

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila. Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercata bahwa :

Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %

Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %

Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %

Tingkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %

Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969.

DAFTAR PUSTAKA :

http://www.anneahira.com/sistem-perekonomian-di-indonesia.htm

http://carapedia.com/sistem_perekonomian_indonesia_info206.html.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

http://indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/

http://mettamustika.wordpress.com/2011/05/30/sistem-perekonomian-indonesia/

http://sidikaurora.wordpress.com/2011/02/16/perkembangan-sistem-perekonomian-indonesia-dari-masa-ke-masa/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/sistem-perekonomian-indonesia-19
http://www.scribd.com/doc/11487650/Bab-17-Sistem-Perekonomian-Indonesia