Sabtu, 30 Maret 2013

Bagaimana Membenahi Hukum Ekonomi di Indonesia

Jika kita dengar kata-kata membenahi, membenahi bukan suatu hal yang mudah. Dalam membenahi, seseorang harus bisa memikirkan segala sesuatunya, efek ataupun yang lain. akan lebih baik jika kita mengenal hukum ekonomi itu seperti apa. Hukum ekonomi adalah suatu sistem yamg sangat penting dalam pelaksanaan perekonomian suatu negara. Dengan adanya hukum ekonomi, itu membuat perekonomian suatu negara tersebut mendapatkan penjagaan agar perekonomian negara tersebut dapat lebih baik. Dan jika da pelanggaran hukum ekonomi, maka akan dikenakam sanksi karena adanya hukum ekonomi di suatu negara.

Di negara Indonesiapun memiliki hukum ekonomi. Hukum tersebut tersusun dengan rapih dan terstruktur. Namun dalam pengamalannya, belum tentu seperti sebenarnya. Kitapun bertanya-tanya apakah negara kita menjadi negara yang mempunyai hukum ekonomi yang baik dan benar? Yang dapat menjawab adalah mereka-mereka yang berada di dalam hukum ekonomi tersebut.

Menurut saya, cara membenahi hukum ekonomi di Indonesiaada beberapa tahap, diantaranya:

Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Membenahi dari hal terkecil itu lebih bermanfaat ketimbang memaksakan yang besar untuk dibenahi. Jangan mengharapkan, kita dapat mengubah yang besar tetapi yang terkecilpun belum dibenahi.

Yang kedua, ketika kita sudah bisa membenahi diri sendiri, dan merasa yakin dengan kemampuan sendiri, maka cobalah untik yang lebih besar. Pemberantasan oknum-oknum nakal yang tidak mena'ati hukum perekonomian di Indonesia.

Yang ketiga, cobalah untuk membuat lapangan pekerjaan, bukannya mencari pekerjaan, dan pada saat tidak mendapatkan pekerjaan, hanya bisa mengeluh. Dengan kita membuat lapangan pekerjaan, secara tidak langsung berarti kita telah membantu pendapatan perkapita negara, agar lebih meningkat.

Yang keempat, untuk membenahi perekonomian, Indonesia membutuhkan peraturan perundangan yang kuat, sehingga benar-benar dikerjakan. Perekonomian Indonesia dapat dibenahi jika kita sama-sama membenahinya. Peraturan perundangan itu dapat memberi sanksi kepada warga negara yang melanggar.

Faktor penyebab hukum perekonomian di Indonesia belum maksimal

1. Masyarakat masih sedikit pengetahuannya tentang perekonomiannya. Terutama pengetahuan hukumnya. Pemerintah seharusnya bisa menyosialisasikan, dan mengajarkan tentang hukum perekonomian yang berlaku di Indonesia.

2. Didalam pemerintahan Indonesia banyak pejabat yang asal memutuskan, tanpa melihat sisi nehatif atau positif untuk kedepannya. Keputusannya diambil berdasarkan kondisi saat ini, bukan jangka panjang.

3. Banyak kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari seharusnya. seperti nomer dua, kebijakannya kurang dipertimbangkan. Kesalahan-kesalahan kecil itulah yang bisa menjadi besar dan menimbulkan masalah besar dari sebelumnya.

Hukum perekonomian kita lebih sering dikritik dari pada pujian. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita benahi perekonomian kita bersama-sama agar bisa membaik, dan layak untuk Indonesia. Mulailah dari hal terkecil yaitu diri sendiri, setelah itu baru ketempat yang lebih luas yaitu negara Indonesia. Teruslah berjuang untuk negara kitayang tercinta dan kita banggakan. Seluruh warga Indonesia harus bangga dengan negara Indonesia, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan cinta atau bangga dengan Indonesia. Maka dari itu mari kita benahi hukum perekonomian Indonesia bersama-sama.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar