Surat Terindah

Kisah Masa Lalu

Dulu kami masih sering bersama-sama bahkan kami sering bercanda bersama. Tapi , pada saat dia meninggalkan kami, kami bagai kehilangan emas. Dia sangat berarti bagiku.
Setiap pagi kami selalu memandang matahari. Dimana kami merasa bahwa matahari itu merupakan bagian dari diri kami. Kami berdua selalu berharap bahwa matahari akan selalu bersama kami.
Suatu malam aku sudah mulai merasa bahwa dia akan pergi meninggalkan aku. Dan apa bila ku rindukan dia, aku akan tetap memandang matahari walaupun dia sudah tidak ada lagi. Dan aku akan duduk sendirian di tengah-tengah lapangan yang begitu luas. Menunggu sampai matahari terbit. Apabila matahari sudah terbit, aku akan berkata : “ Itulah jiwa kita”.
Kini, dia pergi meninggalkan kami. Bukan hanya aku, tapi juga matahari dan bintang-bintang yang ada di dalam jiwaku. Aku merasa tidak ada lagi matahari , tidak ada lagi bintang-bintangdan tidak ada lagi tawa dan canda.
Aku hanya bisa pasrah menerima kepergiannya
Aku hanya bisa melihat tangisannya
Dan aku ingin berteriak
“JANGAN PERGI MATAHARI”
Namun, mulutku tak bisa bicara.
Pesan:
Jagalah persahabatan kita walaupun hanya sekedar sahabat.
Dan jangan berkata:
Bahwa perpisahan adalah pemisah jiwa kita .
Lalu berkatalah:
Perpisahan bukanlah pemisah jiwa kita.

Investasi dan Penanaman Modal

Investasi
Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan para penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Jenis Investasi
Investasi dapat dibedakan menjadi :

1.     Investasi rill, seperti pabrik, mesin, dll

2.    Investasi persediaan, seperti barang jadi, barang baku, dll

3.    Investasi Residensial, seperti rumah, kantor, dll

Faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat investasi adalah keuntungan yang diramalkan dan tingkat bunga.

Peranan Investasi Dalam Meningkatkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)

Peningkatan PNB dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam negeri dan modal sendiri atau modal bersama. Yang kita ketahui bersama  bahwa Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan suatu nilai barang dan jasa dalam suatu Negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga Negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan oleh luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari Negara lain yang digunakan didalam Negara tersebut. Indicator utama dalam PNB adalah mengukur tingkat kesehatan ekonomi suatu kawasan. Cara mengukurnya yaitu menurut besarnya perubahan PNB itu sendiri. 

Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Negeri, Badan Usaha Negeri, dan/atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal; di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Asing

Peran modal asing dalam perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diperdebatkan, baik mengenai intensitas maupun arahnya. Menurut Michael F. Todaro (1994) terdapat dua kelompok pandangan mengenai modal asing. Pertama, kelompok yang mendukung modal asing, mereka memandang modal asing sebagai pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, devisa, penerimaan pemerintah, keterampilan manajerial, serta untuk mencapai tingkat pertumbuhan. Kedua, kelompok yang menentang modal asing dengan perusahaan multi nasionalnya, berpendapat bahwa modal asing cenderung menurunkan tingkat tabungan dan investasi domestik.
Sebagaimana halnya dengan utang luar negeri, penanaman modal asing (PMA) dan investasi portofolio merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal asing, baik penanaman modal langsung maupun investasi portofolio diarahkan untuk menggantikan peranan dari utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian nasional. Peran penanaman modal asing dirasa semakin penting melihat kenyataan  bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Sumber :

Adji, Wahyu DKK. Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007.

http://dhonyaditya.wordpress.com/2011/04/25/peranan-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-dan-modal-asing/

Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Didalam suatu kepemerintahan ada beberapa masalah-masalah yang memicu terjadinya lemahnya tingkat perekonomian kepemerintahan tersebut. Sesungguhnya keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuannya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek. Dan masalah-masalah ekonomi jangka pendek  yang paling penting dan sampai saat ini belum terselesaikan yaitu :

1.  Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran merupakan penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam konteks pasar ia berada baik disisi permintaan maupun sisi penawaraan. Disisi permintaan, penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang dan jasa. Disisi penawaraan, adalah sebagai produsen, jika ia pengusaha /pedagang/tenaga kerja. Namun pengangguran akan lebih banyak membawa dampak yang negative bagi perekonomian di indonesia saat ini, salah satu dampaknya adalah sikap kriminalitas yang muncul dan masalah sosial lainnya.

Jenis & macam pengangguran

a.    Berdasarkan jam kerja

·         Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

·         Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

·         Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

b.    Berdasarkan penyebab terjadinya

·         Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran dikarenakan lebih memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang sesuai keinginkan dan lebih baik.

·         Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

·         Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang.

·         Pengangguran musiman (seasonal Unemployment)

Pengangguran yang dikarenakan sebuah musim yang berganti-ganti. Musimlah yang mempengaruhinya.

·         Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

·         Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

·         Pengangguran siklus

Pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi.

Penyebab Pengangguran
a. Kurangnya lapangan kerja, maksudnya antara pekerja dan peluang pekerjaan tidak seimbang.
b. Mayoritas sebuah pekerjaan membutuhkan pekerja yang terdidik, sementara yang ada adalah pengangguran yang tidak terdidik, dan lain-lain.


Langkah-langkah Kebijakan untuk Mengatasi Pengangguran
a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
b. Terciptanya kegiatan ekonomi yang meningkat.
c. Memberikan dan mengarahkan pendidikan sumberdaya.
d. Memberikan kesempatan kerja di daerah-daerah
e. Digalangkannya eksport jasa, berupa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

2.  Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga barang/bahan pokok secara menyuluruh secara terus menerus dan merata sehingga membuat nilai mata uang menjadi rendah/ barang yang di dapat lebih sedikit.

Macam-macam Inflasi
- Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
- Inflasi sedang (antara 10% - 30% per tahun)
- Inflasi berat (antara 30% - 100% per tahun)
- Hiperinflasi (diatas 100% per tahun)

Dampak Inflasi
Pembedaan macam inflasi atas parah atau tidaknya ini berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi.
Sebaliknya dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau, dan perekonomian menjadi lesu, orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Karena harga meningkat sangat cepat, para penerima pendapatan tetap akan menjadi kewalahan dalam mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga taraf hidup mereka menjadi semakin merosot dari waktu ke waktu.

Sisi Negatif

§  Inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan rill masyarakat yang memilih penghasilan tetap.

§  Inflasi menyebabkan turunnya nilai rill kekayaan masyarakat yang berbentuk kas (uang).

§  Inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun.

§  Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terlambat.

Sisi Positif

·         Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktifitas ekonomi dalam suatu Negara.

·         Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sebab-sebab Inflasi

o   Inflasi permintaan (demand full inflation)

Inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga untuk meningkat.

o   Inflasi penawaraan (cost push inflation)

inflasi yang di timbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja.

o   Inflasi spiral (spiral inflation)

kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.

Cara Mengatasi Inflasi
Jika inflasi sudah dalam taraf yang membahayakan, inflasi harus segera diatasi. Adapun cara mengendalikan inflasi adalah :

o   Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintahan di bidang keuangan (melalui bank sentral) untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu system perekonomian. Bentuk kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut.

1.    Penetapan Cadangan Minimum

Bank sentral mewajibkan bank umum untuk menaruh sejumlah dananya, menurut persentase tertentu dari seluruh dana yang dihimpunnya, di bank sentral. Bila bank sentral ingin memperkecil jumlah uang beredar di masyarakat, bank sentral bisa menaikan tingkat cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum. Dengan demikian, dana yang dapat disalurkan oleh bank umum semakin kecil, yang pada akhirnya jumlah uang beredar semakin sedikit.

2.    Operasi Pasar Terbuka

Maksudnya yaitu menjual berbagai surat berharga seperti obligasi dan SUN. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.

3.    Kebijakan Diskonto

Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikan tingkat bunga peminjaman yang dikenakan kepada bank umum. Sebagai akibatnya, bank umum akan mengurangi peminjaman uangnya kepada bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit.

o   Kebijakan Fiskal

1.    Menurunkan pengeluaran Pemerintah

2.    Menaikkan pajak

o   Kebijakan Rill

1.    Menaikan hasil produksi

Jika produksi dapat ditingkatkan, maka permintaan masyarakat akan dapat dipenuhi sehingga pada akhirnya tidak terjadi inflasi.

2.    Mengendalikan harga

Agar harga tidak naik, pemerintah dapat mengendalikan harga dengan cara pengawasan. Pemerintah akan menetapkan harga tertinggi yang boleh ditetapkan pengusaha.

Sumber :

Adji, Wahyu DKK. Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007.

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran

http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/masalah-pokok-perekonomian-indonesia/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/masalah-masalah-pokok-perekonomian-di-indonesia/

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah Selama Periode 1966 – 1969

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut.

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)  Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)  Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3)  Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

Kebijakan Pemerintah Selama Periode Pelita I
Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Kebijakan Pemerintah Selama Periode Pelita II
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Kebijakan Pemerintah Selama Periode Pelita III
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

·         Pemerataan pembagian pendapatan

·         Pemerataan kesempatan kerja

·         Pemerataan kesempatan berusaha

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

·         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kebijakan Pemerintah Selama Periode Pelita IV
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Kebijakan Pemerintah Selama Periode Pelita V
Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter itu merupakan kebijakan untuk mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, atau menambah jumlah uang. Dan  mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.     Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang longgar (easy money policy)

2.    Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Instrumen kebijakan moneter, yaitu :

1.     Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.

2.    Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah menaikan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman bank umum terhadap bank sentral, sesuai kondisi yang ingin dicapai.

3.    Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4.    Himbauan Moral (Moral Persuasion) adalah memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Kebijakan Fiskal Ekspansioner

Peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan Fiskal Kontraksioner

Pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).

Kebijakan fiskal dan moneter di sektor luar negeri biasa disebut dengan kebijaksanaan menekan dan memindah pengeluaran. 

Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. 

Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan. 

Sumber :

http://sri-kebijakanpemerintahtahun1966-1969.blogspot.com/

http://heleninfo.wordpress.com/2011/04/13/kebijakan-kebijakan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

http://desiana-gunadarma.blogspot.com/

http://fadilfadilblogspotcom-alpachino.blogspot.com/